pencarian

skp dan stp


SKP (Surat ketetapan Pajak) dan STP (Surat Tagihan pajak)

SKPKB (Surat ketetapan Pajak Kurang Bayar)
Pasal 13 ayat (1) UU KUP (Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan)
-dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak/berakhirnya masa pajak/bagian tahun pajak/tahun pajak, DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dapat menerbitkan SKPKB dalam hal:

A.  berdasar hasil pemeriksaan/keterangan lain, pajak tidak/kurang dibayar

B.  SPT tidak disampaikan, sudah ditegur secara tertulis tetapi tetap juga tidak disampaikan.

C.  hasil pemeriksaan/keterangan lain, PPN dan PPnBM tidak seharusnya dikompensasikan selisih       lebih/tidak seharusnya dikenakan tarif 0%.

D. kewajiban pasal 28/29 tidak dipenuhi sehingga tidak diketahui besarnya pajak yang terutang

F. diterbitkan NPWP/Pengukuhan PKP secara jabatan

sanksi administrasi:
a.      Bunga= 2% per bulan max. 24 bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak/berakhirnya masa/bagian tahun/tahun pajak. (SANKSI BUNGA HANYA UNTUK HURUF A DAN E DIATAS)

b.      Kenaikan=
50% x PPh kurang/tidak  dibayar dalam 1 tahun pajak (untuk PPh yang disetor sendiri)
100% x PPh tidak/kurang dipotong/dipungut/ sudah dipotong/dipungut tetapi kurang/tidak disetor (untuk PPh PotPut)
c.       100% x PPN dan PPnBM tidak/kurang dibayar
(SANKSI KENAIKAN HANYA UNTUK KONDISI HURUF B, C, D DIATAS)

Selain beberapa hal tersebut diatas, SKPKB juga dapat terbit pada saat lebih dari 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak/bagian tahun pajak/tahun pajak apabila:

a.       Setelah 5 tahun, ternyata WP dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan/tindakan pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara berdasarkan keputusan pengadilan. Sanksinya:
 48% x pajak yang tidak/kurang dibayar

b.      Dikenai pidana alpa. Karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT/menyampaikan SPT tapi tidak benar. Hanya berlaku untuk kealpaan yang pertama kali. Sanksinya:
200% x jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar


SKPKBT  (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan)
Pasal 15 ayat (1)
-          Dapat terbit apabila setelah terbit SKPKB, ada data baru yang mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah setelah proses pemeriksaan/pemeriksaan ulang, maka sanksinya:
100% x jumlah kekurangan pajak dalam SKPKB

Selain beberapa hal tersebut diatas, SKPKB juga dapat terbit pada saat lebih dari 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak/bagian tahun pajak/tahun pajak apabila:
a.       Setelah 5 tahun, ternyata WP dipidana karena tindak pidana di bidang perpajakan/tindakan pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada Pendapatan Negara berdasarkan Keputusan Pengadilan. Sanksinya:
 48% x pajak yang tidak/kurang dibayar

b.      Dikenai pidana alpa. Karena kealpaannya tidak menyampaikan SPT/menyampaikan SPT tapi tidak benar. Hanya berlaku untuk kealpaan yang pertama kali. Sanksinya:
200% x jumlah pajak yang tidak/kurang dibayar

SKPN (Surat Ketetapan Pajak Nihil)
Dapat diterbitkan SKPN apabila setelah pemeriksaan, jumlah kredit pajak/jumlah pajak yang dibayar = jumlah pajak yang terutang. Selain itu SKPN dapat terbit apabila setelah ada pemeriksaan, ternyata tidak ada utang pajak dan tidak ada kredit pajak/tidak ada pembayaran pajak.

SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar)
Pasal 17
-pasal 17 ayat (1). DJP mengeluarkan SKPLB apabila setelah pemeriksaan, jumlah kredit pajak/jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak terutang.

-pasal 17 ayat (2). Berdasarkan permohonan WP, setelah meneliti kebenaran pembayaran pajak, menerbitkan SKPLB apabila terdapat pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang, yang ketentuannya diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

-pasal 17B ayat (2). Bahwa DJP setelah pemeriksaan  atas permohonan pengembalian kelebihan pajak (selain permohonan dari WP pada pasal 17C dan 17D), harus menerbitkan SKPLB paling lama 12 bulan sejak permohonan diterima lengkap.


STP (Surat Tagihan Pajak)
Pasal 14 ayat (1)
DJP dapat menerbitkan STP apabila:

a.      A.  PPh dalam tahun berjalan tidak/kurang dibayar

b.     B.  Dari hasil penelitian, terdapat kurang bayar akibat salah tulis/hitung

c.    C.  WP dikenakan sanksi denda dan/bunga

d.      D. PKP, tidak membuat faktur/membuat faktur tapi tidak tepat waktu

e.      E.  PKP, tapi tidak mengisi faktur secara lengkap sesuai pasal 13 ayat (5) UU PPN

f.       F.  PKP, menerbitkan faktur tidak sesuai dengan masa penerbitan faktur

g.    G. PKP gagal produksi yang telah dikembalikan pajak masukan sebagaimana pasal 9 ayat (6a) UU PPN

Sanksi adm. Berupa STP berupa:
a.       Bunga, 2% per bulan maks. 24 bulan dihitung sejak berakhirnya masa pajak (hanya untuk huruf A dan B)

b.      Denda, 2% dari DPP (Dasar Pengenaan Pajak). (hanya untuk huruf D, E, F)

c.       Bunga, 2% per bulan dari jumlah pajak yang ditagih kembali, dihitungan sejak terbit SKPLB sampai diterbitkan STP. (hanya untuk huruf G)

d.      Bunga/denda yang besarnya sesuai dengan pasal yang menjadi dasar pengenaan sanksi. (hanya untuk huruf C)

INGAT!!! SKP BIASA TERBIT SETELAH PEMERIKSAAN, STP TIDAK.

0 Response to "skp dan stp"

Posting Komentar