pencarian

kegiatan membangun sendiri (KMS)

Apakah Semua pemilik Bangunan harus membayar PPN atas Kegiatan membangun Sendiri (KMS)?

 

Apa yang dimaksud dengan Kegiatan Membangun Sendiri?

Kegiatan Membangun Sendiri adalah kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain tertentu, termasuk didalamnya kegiatan membangun bangunan yang dilakukan melalui kontraktor atau pemborong tetapi atas kegiatan membangun tersebut tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan kontraktor atau pemborong tersebut bukan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP).


Terhadap apakah PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dikenakan?

PPN atas Kegiatan membangun Sendiri dikenakan terhadap bangunan sebagai satu atau lebih konstruksi teknik yang ditanam atau melekat secara permanen pada satu kesatuan tanah dan/atau perairan dengan syarat:
a. konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata atau bahan sejenisnya, dan/atau baja;
b. diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha;
c. luas keseluruhan paling sedikit 200m2 (dua ratus meter persegi)

Kapan dan dimanakah saat terutang PPN?

Saat terutangnya PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri dimulai saat dibangunnya bangunan sampai dengan bangunan selesai.
Kegiatan dilakukan secara bertahap dianggap merupakan satu kesatuan kegiatan sepanjang tenggang waktu antar tahapan tersebut tidak lebih dai 2 (dua) tahun.
Tempat PPN terutang adalah di tempat bangunan tersebut didirikan/

Berapakah tarif PPN yang dikenakan?

Tarif PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri adalah:

PPN : 10% x 20% x jumlah biaya yang dikeluarkan*)

*)jumlah biaya yang dikeluarkan adalah:
Jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan untuk membangun bangunan, tidak termasuk harga perolehan tanah.

Apa saja kewajiban perpajakan yang terkait dengan PPN atas Kegiatan Membangun Sendiri?

Kewajiban:

a. Penyetoran Pajak (Orang Pribadi/Badan)


1. Disetorkan oleh dan atas nama pihak yang melakukan kegiatan.
2. Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

b. Pelaporan Pajak

1. berstatus bukan PKP
    Wajib melaporkan dengan mempergunakan lembar ketiga Surat Setoran Pajak (SSP) pada Kantor       Pelayanan Pajak Pratama tempat bangunan yang dibangun tersebut berada, paling lama akhir bulan               berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

2. berstatus PKP
    - dalam hal tempat bangunan = tempat dimana PKP terdaftar
    maka PKP wajib melaporkan dengan menggunakan SPT Masa PPN dengan melampirkan lembar 
    ketiga SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak.

    - dalam hal PKP mendirikan bangunan di wilayah kerja yang berbeda dengan KPP Pratama tempat
    PKP tersebut terdaftar atau PKP yang terdaftar di KPP Madya, KPP Wajib Pajak Besar, atau KPP
    Jakarta Khusus
    maka PKP selain melaporkan SSP lembar ketiga pada KPP tempat bangunan berada, juga wajib
    melaporkan dengan mempergunakan SPT Masa PPN dengan melampirkan fotokopi lembar ketiga
    SSP paling lama akhir bulan berikutnya setelah berkahirnya masa pajak.

Pembayaran PPN dilakukan setiap bulan sebesar tarif dikalikan dengan 20% jumlah biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan pada setiap bulannya.

Pajak Masukan yang dibayar sehubungan dengan Kegiatan Membangun Sendiri tidak dapat dikreditkan.


Apa sajakah hal lain-lain yang perlu diperhatikan terkait Kegiatan membangun Sendiri, khususnya mengenai kewajiban Pembayaran?

Pembayaran pajak dilakukan menggunakan SSP.

Kode MAP (Mata Anggaran Penerimaan) dan Kode Jenis Setoran pada SSP:
a. MAP : 411211
b. KJS  : 103

Pengisian NPWP pada SSP, dilakukan sebagai berikut:
1. apabila tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama yang = KPP tempat Orang Pribadi/badan yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri terdaftar, maka SSP diisi sesuai dengan NPWP yang bersangkutan

2. apabila tempat bangunan didirikan berada di wilayah kerja KPP Pratama yang berbeda dengan KPP tempat Orang Pribadi/badan yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri terdaftar, maka SSP diisi dengan ketentuan sebagai berikut:

kotak "Wajib Pajak/Penyetor" diisi nama dan NPWP Orang Pribadi/badan yang melakukan Kegiatan Membangun Sendiri. 
kolom NPWP diisi dengan:
00.000.000.0 - xxx.000

keterangan: 
00.000.000.0= 9 digit pertama NPWP
xxx= Kode KPP 

3. dalam hal Orang Pribadi yang melakukan Kegiatan membangun Sendiri belum memiliki NPWP, maka:

kolom NPWP diisi dengan:
00.000.000.0 - xxx.000

keterangan: 

xxx= Kode KPP 


contoh:

PT Rahmat Andriansa dengan NPWP 01.234.567.8-301.000 melakukan pembangunan gedung kantor seluas 300m2. Pelaksanaan dimulai pada bulan Januari 2013 yang berlokasi di palembang Ilir Barat dengan Kode KPP 307.
biaya yang dikeluarkan pada bulan Januari 2013 adalah sebesar Rp 40.000.000
pada bulan Februari 2013 terjadi pengeluaran biaya pembangunan sebesar Rp 50.000.000

kewajiban yang harus dilakukan oleh PT Rahmat Andriansa sebagai berikut:
1. membayar PPN atas KMS dengan menggunakan SSP sebesar:

Januari 2013:
10% x 20% x Rp 40.000.000 = Rp 800.000

Februari 2013:
10% x 20% x Rp 50.000.000 = Rp 1.000.000

dalam SSP pada kolom "Wajib pajak/Penyetor" diisi dengan nama PT Rahmat Andriansa (NPWP:01.234.567.8-301.000) dan pada kolom NPWP diisi dengan 00.000.000.0-307.000, karena bangunan terletak di KPP yang berbeda dengan tempat penyetor terdaftar dan sesuai dengan masa dan jumlah pembayaran yang dilakukan.

2. melaporkan pembayaran pajak yang telah dilakukan kepada:
 a. KPP Pratama Palembang Ilir Barat dengan menggunakan SSP lembar ketiga;

 b. KPP Pratama Palembang Ilir Timur yaitu tempat WP terdaftar dengan melampirkan fotokopi SSP 
     lembar ketiga atas pajak yang telah disetorkan dalam SPT Masa PPN.


untuk keterangan lebih lanjut, hubungi:

Account Representative

Seksi Ekstensifikasi

   


 

0 Response to "kegiatan membangun sendiri (KMS)"

Posting Komentar