pencarian

MUI dan pengelolaan zakat



MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN PENGELOLAAN ZAKAT
Tiga puluh delapan tahun yang lalu, persisnya tanggal 17 Rajab 1395 Hijriyah/26 Juli 1975 Majelis Ulama Indonesia (MUI) secara resmi berdiri. Pembentukan MUI Pusat dikukuhkan dalam Musyawarah Nasional Ke-1 Majelis Ulama Seluruh Indonesia yang dibuka oleh Presiden Soeharto tanggal 21 Juli 1975 di Istana Negara, Jakarta.
Piagam Pembentukan MUI ditanda-tangani oleh 26 Ketua Majelis Ulama Daerah Tingkat I seluruh Indonesia, organisasi Islam tingkat pusat (Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, Perti, Al-Wasliyah, Mathla’ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid, dan Al-Ittihadiyah), Binrohis AD, AL, AU, dan POLRI, serta 13 ulama yang diundang sebagai peserta perorangan.
Ketua Umum MUI Pertama almarhum Prof. Dr. Hamka (Buya Hamka) dalam sambutan Malam Ta’arruf MUI di Gedung Sasono Langen Budoyo TMII dalam rangkaian penutupan Munas I MUI menggambarkan sesuai kondisi saat itu; ulama bagaikan “kue bika” yang sedang dimasak dalam periuk belanga. Dari bawah dinyalakan api, api yang dari bawah itu ialah berbagai ragam keluhan rakyat. Dari atas dihimpit dengan api, api yang dari atas ialah harapan-harapan dari Pemerintah. Berat ke atas, niscaya putus dari bawah. Putus dari bawah, niscaya berhenti jadi ulama yang didukung rakyat. Berat kepada rakyat, hilang hubungan dengan Pemerintah, maksud pun tidak berhasil. Buya Hamka menambahkan, “Memang sangat berat memikul beban ini. Ulama sejati waratsatul anbiya tidaklah dapat dibeli. Ulama telah lama terjual, pembelinya ialah Allah.” (Pribadi dan Martabat Buya Prof. Dr. Hamka,  Pustaka Panjimas, 1981, hal 257).
Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir untuk menjaga kepentingan umat Islam secara keseluruhan tanpa menonjolkan golongan dan kelompok. Dalam rapat MUI terakhir yang dipimpin Buya Hamka, Mei 1981, setelah beliau beristikharah dan berketetapan hati untuk mengundurkan diri dari Ketua Umum MUI karena perbedaan masalah prinsip dengan Pemerintah soal fatwa MUI “mengikuti upacara Natal Bersama bagi umat Islam hukumnya haram”, menyampaikan harapan kepada para anggota MUI agar melanjutkan memimpin MUI dan menjaga eksistensi MUI di tengah-tengah umat.
Pedoman Dasar MUI tahun 1975 menggariskan fungsi MUI: Pertama, memberi fatwa dan nasihat kepada umat Islam dan Pemerintah mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagai amar makruf nahi munkar. Kedua, memperkuat ukhuwah islamiyah serta meningkatkan kerukunan antarumat beragama. Ketiga, sebagai organisasi yang mewakili umat Islam. Keempat, menjadi penghubung antara ulama dan umara (Pemerintah).
Sejalan dengan fungsi di atas MUI di tingkat pusat berwenang mengeluarkan fatwa mengenai masalah keagamaan yang bersifat umum dan menyangkut permasalahan umat Islam Indonesia secara nasional dan/atau masalah-masalah keagamaan yang terjadi di daerah namun efeknya dapat meluas ke daerah-daerah lain.
Sampai saat ini cukup banyak fatwa yang dikeluarkan MUI bernilai strategis dan mendorong perkembangan pengelolaan zakat di tanah air. Sekolah Tinggi Kedokteran “YARSI” dalam suratnya tanggal 30 Agustus 1981  meminta fatwa MUI mengenai persoalan “mentasharufkan zakat”. Jawaban masalah itu ditangani langsung oleh Ketua Umum MUI  K.H.M.Syukri Ghozali. Berikut kutipan penjelasan Ketua Umum MUI: “Badan Amil Zakat mempunyai wewenang untuk menentukan dana zakat menjadi bagian zakat konsumtif atau zakat produktif asal mempunyai dasar hukum. Meskipun zakat yang dibagi-bagi berupa hasil bumi atau mata uang, akan tetapi pembagiannya kepada yang berhak/mustahik boleh berupa alat-alat….”
Dalam memutuskan hukum zakat produktif MUI saat itu merujuk beberapa kitab fiqih yang membolehkan pentasharufan zakat dengan membelikan tanah pertanian bagi fakir miskin yang tidak dapat bekerja. Fakir miskin yang dapat bekerja diberi zakat guna membeli alat pekerjaannya, misalnya yang pandai berdagang diberi zakat untuk modal dagang yang jumlahnya diperkirakan hasil dagang itu cukup untuk hidup sehari-hari. Oleh karena itu zakat bagian 5 – 6 orang fakir miskin boleh disatukan dijadikan modal usaha semisal pabrik kecap, pabrik sabun dan lain sebagainya.
Pada tanggal 2 – 4 Maret 1990 untuk pertama kali MUI menyelenggarakan Seminar Nasional tentang Zakat dan Pajak bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak. Seminar menghasilkan kesimpulan mengenai status zakat dan pajak bahwa zakat adalah kewajiban yang harus ditunaikan atas dasar nash Al-Quran dan Sunnah, sedangkan pajak adalah kewajiban atas dasar ketetapan ulil amri, yang dibenarkan oleh ajaran Islam berdasarkan prinsip maslahah ammah (kemaslahatan umum).
Pada 1996 MUI menetapkan fatwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya adalah sah, karena termasuk dalam asnaf fisabilillah, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat berdasarkan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 dengan alasan bahwa pengertian fisabilillah menurut sebagian ulama fiqih dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah lafaznya umum.
Sejak 1982 Komisi Fatwa MUI menetapkan bahwa penghasilan dari jasa dapat dikenakan zakat apabila sampai nishab dan haul. Pada 2003 MUI menetapkan fatwa tentang zakat penghasilan dengan lebih rinci sebagai berikut:
Pertama, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap pendapatan, seperti gaji, honorarium, upah, jasa dan lain-lain yang diperoleh dengan cara halal, baik rutin seperti pejabat negara, pegawai atau karyawan, maupun  tidak rutin seperti dokter, pengacara, konsultan, dan sejenisnya, serta pendapatan yang diperoleh dari pekerjaan bebas lainnya.
Kedua, semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram.
Ketiga, zakat penghasilan dapat dikeluarkan pada saat menerima jika sudah cukup nishab. Jika tidak mencapai nishab, maka semua penghasilan dikumpulkan selama satu tahun, kemudian zakat dikeluarkan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.
Keempat, Kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.
Masalah zakat dibahas dalam  keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Kedua Tahun 2006 di Ponorogo, Jawa Timur. Patut dicatat pendapat MUI mengenai revisi UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Ijtima’ Komisi Fatwa MUI merekomendasikan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat agar diubah menjadi Undang-Undang tentang Zakat. Di samping itu, zakat  tidak hanya menjadi pengurangan biaya kena pajak, tetapi sekaligus mengurangi pajak.
Lebih lanjut Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia Ketiga Tahun 2009 di Padang Panjang, Sumatera Barat, menetapkan definisi, tugas, fungsi, kewajiban dan hak-hak amil. Mengenai definisi “amil” disebutkan amil adalah seseorang atau sekelompok orang yang ditunjuk/disahkan oleh Pemerintah untuk mengurus zakat. Beberapa ketentuan hukum yang wajib diperhatikan oleh amil zakat, di antaranya; amil tidak  boleh memberikan hadiah kepada muzakki yang berasal dari harta zakat, amil tidak boleh menerima hadiah dari muzakki dalam kaitan dengan tugasnya sebagai amil.
Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia di Padang Panjang itu memutuskan biaya yang ditimbulkan karena tugas penyaluran zakat baik langsung atau tidak langsung bersumber dari porsi bagian amil, dan apabila tidak mencukupi dapat diambil dari dana di luar zakat. Mengenai zakat atas badan usaha diputuskan, perusahaan yang telah memenuhi syarat wajib zakat, wajib mengeluarkan zakat, baik sebagai syakhshiyyah i’tibariyyah ataupun sebagai pengganti (wakil) dari pemegang saham. Rekomendasi penting lainnya bahwa pengelola BAZ dan LAZ diminta agar melakukan konsultasi kepada ulama dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan masalah fiqih zakatnya.
Selamat Milad ke-38 Majelis Ulama Indonesia!
Oleh M. Fuad Nasar
Wakil Sekretaris BASNAS
Sumber: http://pusat.baznas.go.id/berita-artikel/majelis-ulama-indonesia-dan-fatwa-pengelolaan-zakat/

0 Response to "MUI dan pengelolaan zakat"

Posting Komentar